Kota Serang, Kabarreformasi.com – Pagi hari ini rombongan aktivis Banten yang tergabung di koalisi abal – abal (Asal Bukan Al) melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan pintu gerbang gedung DPRD Banten. Mereka berorasi silih berganti menyampaikan pendapat di muka publik dengan tuntutan bahwa asal bukan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten dan harus diganti, pasalnya kebijakan Al Muktabar selama memimpin Provinsi Banten telah gagal, Serang, 11/09/2023.
Disampaikan oleh Delly Dankor aksi Unras koalisi Abal – abal tersebut, kata dia 15 bulan sudah Provinsi Banten dipimpin oleh Al Muktabar. Kepala Daerah yang tidak dipilih rakyat. 15 bulan penuh kegaduhan, keluhan dan pembangunan yang tidak terasa. 15 bulan penuh oleh diskresi-diskresi. Padahal Al Muktabar itu Penjabat (PJ), bukan Pejabat. Penjabat sesuai UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai kewenangan melakukan Diskresi.
Kemudian lanjutnya, bahwa Diskresi menggunakan eKatalog untuk konstruksi, diduga menyebabkan pembangunan menjadi terkatung – katung. Serapan Belanja Modal (Pembangunan) pun hanya 16,4% per 18 Agustus 2023. Bahkan serapan Belanja Modal di PRKP Banten baru mencapai kisaran 2% saja. Lalu Pemprov Banten berdalih, serapan APBD 2023 sudah sampai 51,67%. Seolah-olah sudah besar. Padahal jika dibreakdown, serapn terbesar Belanja Transfer Daerah 81,48% dan Belanja Operasi 48,14%. Keduanya tidak ada hubungan langsung dengan masyarakat.
Masih ucap Delly, kalau belanja Transfer adalah anggaran hak Pemkab/Pemkot dan Belanja Operasi adalah belanja gaji, tunjangan, ATK, bayar listrik, perjalanan dinas, makan minum dan lainnya. Jelas tidak ada hubungan langsung dengan yang dirasakan masyarakat. “Faktanya, Belanja Modal adalah pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat tingkat serapannya hanya 16,4%,” jelasnya.
Tamabahnya Sementara, pemilihan konstruksi menggunakan eKatalog juga tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Menurut Perka LKPP No 9 Tahun 2021 dan SK Ka. LKPP No 122 Tahun 2022, eKatalog Konstruksi menggunakan fitur Competitive Catalogue. Dan fitur ini belum terpasang di aplikasi SPSE. Jadi belum wajib!!! Namun ada 7 OPD yang telah melakukan pemilihan pelaksana pekerjaan kontruksi menggunakan metode E – Katalog / E -Purchasing.Tidak semua proyek PSU berkaitan dengan angka prevalensi Stunting. PSU Rumah Layak, Drainase, Air Minum, Sanitasi, Persampahan memang berhubungan erat dengan prevalensi stunting. Tapi PSU berupa jalan lingkungan, penerangan jalan, jaringan gas, jaringan telepon, dan lainnya tidak berkaitan dengan prevalensi stunting. Soal serapan Belanja Modal, Pemprov Banten diduga berusaha menyesatkan dengan cara serapan APBD.
“Pemprov Banten diduga berusaha menyesatkan dengan cara proyek PSU bukan spesifik proyek jalan lingkungan alias jalan batako. Serta 7 OPD telah tersesat dengan melakukan pemilihan pelaksana pekerjaan kontruksi dengan metode E – Katalog / E – Purchasing, Sejak dipimpin Al Muktabar, diduga Pemprov Banten sering melakukan penyesatan opini dengan cara memanipulasi data,” tegas Delly.
Dalam mengakhiri perkatannya Dely pun membeberkan, bukan itu saja bahkan pernah terjadi diduga pembohongan publik alias Hoax. Yaitu saat mempublis Banten termasuk 5 inflasi terendah se Indonesia dengan angka inflasi 4,56. Sementara data BPS sendiri menyebutkan angka inflasi Banten 5,08 dan hanya menduduki 8 inflasi terendah. Selain itu juga, 15 bulan kepimpinan Al Muktabar, tercatat minimal ada 17 kegaduhan yang bersumber dari PJ Gubernur Banten. Muali dari eKatalog Konstruksi hingga mutasi/promosi PNS. Ini belum termasuk kegaduhan gara-gara Kriminalisasi Pengkritik PJ, Kriminalisasi Guru, Hotal IKN, Rest Area, Terminal Terpadu, Kawasan Industri dan lainnya. Bisa dibilang lebih dari 30 kegaduhan.30 lebih kegaduhan dalam 15 bulan kepimpinan. Berarti lebih dari 2 kegaduhan setiap bulannya. Gaduh melulu, kapan kerjanya? Pantas masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan di Banten.
“Maka berdasrkan hal tersrbut, kami dari Koslisi Abal – abal ( Asal Buksn Al) menuntut DPRD Banten. Yaitu audensi dengan ketua DPRD Banten tanpa diwakilkan, Mendesak DPRD Banten untuk mengusulkan Pemberhentian PJ Gubernur AL Muktabar, Memberikan salinanan data Penyerapan APBD TA 2022 DAN 2023 kepada kami,” pungkas Delly. (Pay)
