Serang,Kabarreformasi.com – 26 Agustus 2026 – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Juli 2026 berkinerja sangat baik, seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Lisbon Sirait, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten, Fitra Krisdianto, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten.
Kinerja PNBP dan Belanja Negara Menurut Lisbon, Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2026, tumbuh 2,79% dengan realisasi mencapai 70,64% yang terdiri dari realisasi PNBP Lainnya sebesar 87,87% dan realisasi PNBP BLU sebesar 52,98%.
Kinerja PNPB ini ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Juli 2026 mengalami perlambatan sebesar 0,33% dengan realisasi sebesar 57,09%. Realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp8,86 triliun atau 58,36% yang dipengaruhi oleh penyaluran DAU, DAK Non Fisik, DBH, Dana Desa dan DAK Fisik.
Sementara realisasi belanja K/L sebesar Rp5,42 triliun atau 55,12% yang dipengaruhi oleh pembangunan Sekolah Rakyat, Asrama Haji, infrastruktur, pembayaran gaji ASN/TNI/Polri dan PPPK. Lisbon menegaskan pada Belanja K/L, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sampai dengan 31 Juli 2026, mengalami pertumbuhan positif dan untuk Belanja Bansos belum ada alokasi. Realisasi Belanja Pegawai mencapai 61,04% dengan pertumbuhan sebesar 25,58% yang dipengaruhi oleh Penambahan PPPK dan ASN/TNI/Polri pada beberapa Kementerian/Lembaga.
Sementara realisasi Belanja Barang sebesar 46,64% dengan pertumbuhan 24,96% yang mengalami akselerasi signifikan khususnya dibidang pertahanan dan keamanan. Untuk realisasi Belanja Modal mencapai 52,61% dengan pertumbuhan 163,52%, yang mengalami akselerasi signifikan di awal 2026 dengan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Sekolah Rakyat, jalan nasional dan sarana prasarana lainnya yang pelaksanaannya didominasi oleh Kementerian PU.
Sedangkan Belanja Bansos tidak ada realisasi karena belum ada alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2026 mengalami perlambatan sebesar 17,71% dan telah disalurkan sebesar Rp8,86 triliun atau sebesar 58,36%.
Jenis TKD DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan positif, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, dan Dana Desa mengalami perlambatan / kontraksi yang dipengaruhi oleh lebih rendahnya pagu anggaran tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Juli 2026 sebanyak 52 hibah dengan total nilai sebesar Rp99,66 miliar.
Hibah tersebut digunakan untuk menunjang pencapaian program pada Kementerian Agama, Kepolisian RI, Pertahanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pertanahan Nasional.
Lisbon juga menjelaskan Sampai dengan 31 Juli 2026, realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Banten tercatat sebesar Rp20,01 triliun, terkontraksi 8,97% (yoy). Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh penurunan PAD yang terealisasi sebesar Rp11,08 triliun atau turun 5,10% (yoy). Pendapatan Pajak Daerah tetap menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp9,25 triliun, meskipun terkontraksi 5,84% (yoy).
Pendapatan Retribusi Daerah mencatat pertumbuhan tertinggi di antara komponen utama PAD, yakni sebesar 13,06% (yoy), dengan realisasi Rp942,31 miliar. Sementara itu, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp8,86 triliun, terkontraksi 13,73% (yoy) atau sebesar 44,30% dari total pendapatan Banten. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh 135,06% (yoy), meskipun kontribusinya masih relatif kecil, yakni sebesar Rp59,62 miliar. Dari sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp17,36 triliun atau terkontraksi 5,06% (yoy).
Belanja Operasi tetap mendominasi dengan realisasi Rp15,55 triliun dan tumbuh 1,83% (yoy). Sebaliknya, Belanja Modal baru terealisasi sebesar Rp901,33 miliar atau terkontraksi 47,33% (yoy), yang menunjukkan masih terbatasnya akselerasi belanja investasi daerah. Belanja Tak Terduga meningkat 86,50% (yoy) menjadi Rp34,87 miliar, sedangkan Belanja Transfer terkontraksi 31,92% (yoy) menjadi Rp876,82 miliar.
Dengan realisasi pendapatan yang masih lebih tinggi daripada belanja, APBD di Provinsi Banten hingga 31 Juli 2026 mencatat surplus sebesar Rp2,65 triliun, terkontraksi 28,37% (yoy). Surplus tersebut, ditambah Pembiayaan Daerah neto sebesar Rp3,19 triliun yang tumbuh 220,12% (yoy), membentuk SiLPA sebesar Rp5,84 triliun atau meningkat 24,50 % (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja Penerimaan Pajak Aim Nursalim Saleh Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Juli 2026, penerimaan pajak tumbuh sebesar 14,73% dan telah mencapai sebesar Rp43,13 triliun atau 53,19% dari target APBN 2026 sebesar Rp81,08 triliun. Aim menjelaskan realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri dengan kontribusi sebesar 31,43% dan PPN Impor sebesar 28,77%.
Hal lainnya penerimaan pajak berdasarkan sektoral, seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan positif. Aim juga menyampaikan penerimaan neto dengan pertumbuhan terbaik periode s.d. 31 Juli 2026 diraih oleh KPP Pratama Pandeglang sebesar 42,28% dan capaian tertinggi diraih oleh KPP Pratama Tangerang Timur sebesar 57,52%. Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Fitra Krisdianto, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31 Juli 2026.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp8,82 triliun, memenuhi 50,99% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun. Fitra menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Untuk penerimaan dari Bea Masuk mencapai Rp6,54 triliun yang dipengaruhi oleh peningkatan importasi atas komoditi komputer dan perlengkapan komputer, hasil minyak, besi dan baja, serta pesawat udara dan bagiannya.
Sedangkan penerimaan cukai telah mencapai Rp2,25 triliun yang didorong peningkatan penerimaan minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai Rp22,56 miliar yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan olahannya.
Fitra juga menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan pada Juli 2026, Ekspor tercatat USD 1,01 miliar dan impor tercatat USD 4,45 miliar. Neraca Perdagangan Juli 2026 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, pesawat udara dan bagiannya serta besi dan baja. Sementara untuk kenaikan nilai importasi yang didominasi hasil minyak, komputer dan perlengkapan komputer serta peralatan komunikasi.
Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 30 Juni 2026 Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kanwil DJKN Banten, menyampaikan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 31 Juli 2026. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang. Kinerja Kanwil DJKN Banten pada Juli 2026 mengalami kontraksi dalam pengelolaan kekayaan negara.
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp52,80 miliar atau 56,48% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 27,73% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan kontribusi utama berasal dari lelang sebesar Rp27,91 miliar. Santi menjelaskan, tren Capaian PNBP Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Banten Selama 5 tahun terakhir meningkat signifikan, dengan lonjakan tertinggi pada 2023 (Rp86 miliar), naik 109,8% dari target.
Kinerja tetap positif di 2026, realisasi pada Juli 2026 mencapai Rp52,80 miliar atau 56,48% dari target tahun berjalan. Untuk bidang lelang, hingga 31 Juli 2026, realisasi PNBP Lelang mencapai Rp27,91 miliar (125% dari target bulan Juli 2026 sebesar Rp22,40 miliar), tumbuh 12,58% (MoM). Namun capaian pada Juli 2026 masih positif sebesar 54,86% dari target tahun 2026 sebesar 50,88 miliar dengan kontribusi terbesar dari KPKNL Tangerang I dan KPKNL Tangerang II.
Realisasi Pokok Lelang sampai dengan 31 Juli 2026 sebesar Rp897,38 miliar, atau 51,94% dari target tahunan. Pejabat Lelang Kelas I mendominasi pelaksanaan lelang dengan kontribusi 76% dari total pokok lelang atau sebesar Rp679,73 miliar. Lelang Eksekusi menyumbang paling besar, yaitu Rp621,23 miliar atau sebesar 69%. dan mayoritas lelang menggunakan e-Auction 76%, dengan nilai Rp679,73 miliar. Santi juga menyampaikan realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan 31 Juli 2026 Rp101,09 juta, tumbuh sebesar 10,78% dari realisasi Juni 2026.
Realisasi pada Juli 2026 yang berasal dari penyerahan piutang dari Kementerian/Lembaga, sedangkan untuk Pemerintah Daerah belum ada realisasi sampai dengan Juli 2026. Realisasi PNBP BMN tercatat sebesar Rp24,78 miliar (125,72% dari target sampai dengan 31 Juli 2026). Komposisi PNBP dari KPKNL Tangerang I sebesar 11,33 miliar (45,70%) dari KPKNL Serang sebesar 8,23 (33,22%) dan dari KPKNL Tangerang II sebesar 5,22 miliar (21,08%).
BMN Provinsi Banten menyumbang Rp129,32 Triliun atau 1,83% dari total keseluruhan Nilai BMN Nasional, hal ini semakin memperkuat Fondasi Layanan Publik. Nilai BMN terbesar berasal dari Tanah dengan total nilai Rp61,36 triliun, disusul peralatan dan mesin, dan Jalan Irigasi, dan Jaringan Santi juga menjelaskan hingga 31 Juli 2026, total underlying asset di Provinsi Banten mencapai Rp31,7 triliun atau 32,03% dari total nilai BMN di provinsi Banten.
Underlying asset di Provinsi Banten terdiri dari BMN berupa Tanah sebesar Rp31,05 T (97,95%) dan BMN berupa Bangunan sebesar Rp0,65 T (2,05%). BMN Underlying Asset dari nilainya didominasi oleh BMN pada Kementerian Perhubungan (Rp11,47 T). Sedangkan dari jumlah BMN Underlying Asset juga didominasi oleh BMN pada Kementerian PU dan Kementerian Agama (25 NUP).
Sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah melalui hibah dan proyek startegis nasional (PSN) Konstribusi BMN pada PSN diwilayah Banten tahun 2026 terealisasi sebesar Rp65,51 miliar. terdiri tiga sektor utama antara lain Air Baku sebesar Rp44,84 miliar, Bendungan Karian sebesar Rp8,03 miliar dan Jalan Tol Serang -Panimbang sebesar Rp12,62 miliar.()
