SERANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Banten kembali mencatatkan capaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Bakesbangpol Banten berhasil meraih peringkat ke-8 dengan kualifikasi Informatif untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (5/11/2026).
Kepala Bakesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, S.IP., M.Si., turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah perwakilan badan publik lainnya.
Prestasi ini merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2026 yang mengukur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui penilaian tersebut, badan publik didorong untuk semakin optimal dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Dalam penganugerahan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada sejumlah badan publik yang terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya desa, partai politik, BUMD, UPTD, OPD, lembaga nonstruktural tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Bagi Bakesbangpol Provinsi Banten, raihan kualifikasi Informatif ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, penguatan keterbukaan informasi akan terus menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan akses informasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah secara mudah dan jelas.
Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi Bakesbangpol Provinsi Banten untuk mempertahankan kualitas pelayanan informasi publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. (Adv)
