SERANG – Komisi I DPRD Kabupaten Serang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat mitigasi bencana banjir sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting guna mengantisipasi potensi banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Tb Moch. Sholeh, mengatakan persiapan menghadapi bencana perlu dilakukan meskipun saat ini masih memasuki musim kemarau. Menurutnya, mitigasi lebih awal akan membantu pemerintah dalam melakukan penanganan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
“Walaupun sekarang masih kemarau, karena banjir menjadi siklus tahunan, pemerintah perlu melakukan persiapan-persiapan,” ujarnya, Minggu (18/10/2026).
Sholeh menjelaskan, berdasarkan pengalaman bencana pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Serang perlu melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan banjir. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah antisipasi sekaligus meminimalkan kerugian yang dialami masyarakat.
Selain pemetaan wilayah, ia menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar penanganan di lapangan dapat berjalan optimal.
“Yang paling penting lagi, sarana dan prasarana untuk mendukung penanganan harus dipenuhi,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan anggaran penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, alokasi anggaran yang memadai bagi BPBD Kabupaten Serang juga diperlukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan peralatan penanggulangan bencana.
“Penanganan kebencanaan harus terus diperkuat. Sarana dan prasarana seperti armada pemadam kebakaran yang kami lihat ada yang sudah tidak layak beroperasi juga perlu menjadi perhatian,” paparnya.
Di samping penguatan fasilitas, Komisi I DPRD Kabupaten Serang turut mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Upaya-upaya ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi tetap harus lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Sholeh menyampaikan, Komisi I DPRD Kabupaten Serang mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana BPBD melalui proses penganggaran. Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta segera menyusun pemetaan wilayah rawan bencana beserta kebutuhan penanganannya.
“OPD terkait mohon lakukan pemetaan wilayah yang berpotensi banjir serta kebutuhan apa saja yang harus kami dorong untuk dilakukan pemenuhan,” tuturnya.
Ia mengingatkan, potensi bencana di Kabupaten Serang tidak hanya berupa banjir, tetapi juga kebakaran, tanah longsor, dan berbagai kejadian lainnya. Dengan mengetahui jenis bencana yang kerap terjadi, pemerintah daerah semestinya dapat menyusun langkah antisipasi secara lebih terarah.
“Seharusnya, karena jenis bencana yang terjadi sudah kita ketahui, pemerintah sudah lebih siap dalam menghadapinya,” katanya.
Lebih lanjut, Sholeh mengatakan Komisi I DPRD Kabupaten Serang secara konsisten mengingatkan jajaran eksekutif dalam rapat bersama OPD agar penanganan bencana menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Ia berharap, penanganan kebencanaan tidak hanya dilakukan setelah adanya laporan atau ketika bencana terjadi, tetapi harus didukung perencanaan, pemetaan risiko, serta kesiapan personel dan peralatan sejak awal.
“Intinya, teman-teman eksekutif dalam melakukan penanganan jangan hanya menunggu laporan, tetapi memang sudah terpetakan dengan baik. Insya Allah, Komisi I akan selalu mendukung,” pungkasnya. (Kl)
