Umbulharjo,
Kabarreformasi.com – Keterbatasan lahan pertanian membuat Kota Yogyakarta bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong penguatan kolaborasi antarwilayah sekaligus pemanfaatan lahan perkotaan melalui pertanian urban.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan bertema “Pangan Kita, Tanggung Jawab Kita: Membangun Gerakan Kolaboratif untuk Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta” di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Senin (19/10).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, menyampaikan ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian bersama. Terlebih, Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan pertanian di tengah kebutuhan pangan penduduk yang terus berlangsung setiap hari.
“Pangan ini merupakan kebutuhan asasi bagi setiap orang yang ingin melanjutkan kehidupannya. Sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, luas lahan sawah di Kota Yogyakarta hanya sekitar 16 hektare, sedangkan jumlah penduduk mencapai 620.621 jiwa dengan luas wilayah 32,8 kilometer persegi. Kondisi tersebut membuat produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri.
Menurut Sukidi, kebutuhan beras Kota Yogyakarta dalam kondisi normal mencapai sekitar 115 ton per hari. Ketika kebutuhan meningkat, angkanya dapat mencapai 151–161 ton per hari. Karena itu, keberlanjutan pasokan dari daerah penyangga, seperti Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan kota.
“Kalau Sleman tidak memasukkan beras ke Kota Yogyakarta, Bantul tidak memasok, Kulon Progo juga tidak, tentu ini menjadi persoalan serius bagi kita. Karena itu, ketahanan pangan harus kita bangun bersama,” tuturnya.
Sukidi menjelaskan, upaya memperkuat ketahanan pangan perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan lokal dengan mengoptimalkan pekarangan dan ruang terbuka melalui pertanian perkotaan atau urban farming.
Pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui lorong sayur, dinding tanaman, kebun atap (rooftop garden), hingga budidaya tanaman di lingkungan rumah. Selain mendukung penghijauan, langkah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga keberlanjutan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan. Hal ini penting agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup sekaligus menjaga daya beli dan mendukung pengendalian inflasi daerah.
Sukidi juga menyoroti regenerasi petani sebagai tantangan yang perlu dijawab. Di tengah terbatasnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, kehadiran petani milenial di Kota Yogyakarta menjadi peluang untuk menjaga keberlanjutan sektor tersebut.
Ia mendorong pengembangan pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), agar kegiatan pertanian lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan menarik bagi generasi muda.
“Petani itu memiliki masa depan dan besok akan memegang peran penting dalam keberlanjutan dunia ini. Sebab, kalau pangan berhenti, teknologi secanggih apa pun juga berhenti,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menekankan pentingnya membangun jaringan kerja sama dengan daerah penghasil pangan. Menurutnya, Kota Yogyakarta tidak dapat mengandalkan produksi sendiri sehingga hubungan dengan wilayah penyangga harus terus diperkuat.
“Bagaimana kita berupaya membuat jaringan? Kita tidak bisa lepas dari ketergantungan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Karena itu, kita perlu bekerja sama untuk menjamin ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta,” ungkap Budi.
Ia menyebutkan, wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo memiliki peran penting sebagai daerah penghasil pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerja sama antardaerah dibutuhkan agar pasokan dari wilayah tersebut dapat terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.
Menurut Budi, ketahanan pangan perlu dibangun melalui upaya bersama, bukan hanya dengan mengandalkan kemampuan produksi di masing-masing daerah. Selain memastikan pasokan pangan, pemerintah juga perlu memperhatikan dukungan infrastruktur pertanian di wilayah penghasil agar produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik.
“Perubahan iklim itu salah satu tantangan yang perlu diantisipasi dalam menjaga ketersediaan pangan. Karena itu, kerja sama lintas wilayah perlu disertai perencanaan yang berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi,” pungkasnya.
Dalam FGD tersebut, akademisi Masyhuri turut memaparkan dinamika harga pangan dan strategi penguatan ketahanan pangan Kota Yogyakarta. Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi pangan sendiri, tetapi juga oleh ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan kemampuan masyarakat mengakses pangan.
“Kota Yogyakarta memang memiliki keterbatasan lahan, tetapi kita dikelilingi daerah penyangga. Tinggal bagaimana kita memastikan pasokan dari daerah-daerah tersebut dapat didatangkan ke perkotaan dengan baik,” jelasnya.
Masyhuri juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Menurutnya, pengembangan pangan lokal perlu mempertimbangkan cita rasa, harga, dan kemudahan akses agar masyarakat tertarik menjadikannya bagian dari konsumsi sehari-hari.
“Fluktuasi harga pangan juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga,” katanya.(Red)
