Medan,Kabarreformasi.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan Kota Makassar membagikan strategi sukses mereka dalam mengelola komunikasi publik dan transformasi digital. Hal tersebut mengemuka dalam acara Talk Show bertema “Digital Governance dan Kepercayaan Publik” yang digelar pada Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII di Hotel Aryaduta, Medan, Kamis (2/7/26).
Diskusi panel ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, SE., dan Kepala Diskominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Keduanya memaparkan bagaimana instansi pemerintah daerah merespons dinamika media sosial dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan strategis melalui aplikasi terpadu (super apps).
Turut hadir dalam talk show ini, Kadis Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, para Kadis Kominfo dari Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Sekretaris Kominfo Medan, Budi Hariono dan Kabid Statistik dan Informasi Publik, Rizka Firdahlia.
Kepala Diskominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar kini memandang media sosial melampaui fungsi humas konvensional yang cenderung searah. Media sosial telah bergeser peran menjadi sensor sosial kota sekaligus sistem peringatan dini (early warning system) sebelum sebuah isu berkembang menjadi krisis komunikasi publik.
“Kami merangkul komunitas-komunitas pengelola akun informasi lokal untuk menyamakan persepsi setiap kali ada kebijakan baru. Langkah ini sangat efektif meminimalisasi mispersepsi di tengah masyarakat,” ujar Mohammad Roem.
Sebagai contoh, Roem memaparkan keberhasilan penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Makassar yang berjalan kondusif tanpa gesekan fisik. Melalui pendekatan komunikasi yang tepat di media sosial, publik diberikan pemahaman objektif mengenai pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Selain itu, Pemkot Makassar sukses mengubah kebiasaan masyarakat dari sekadar mengeluh di media sosial ke kanal pengaduan resmi melalui super apps bertajuk Lontara Plus. Dengan jargon “Daripada Mengumpat, Lebih Bagus Memotret”, laporan warga langsung didistribusikan ke 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Service Level Agreement (SLA) yang ketat.
“Melalui dashboard Lontara Plus, data keluhan warga terintegrasi secara sistematis. Berdasarkan data satu tahun terakhir, keluhan tertinggi ternyata bukan soal sampah, melainkan lampu jalan. Data berbasis dampak inilah yang kini menjadi acuan utama OPD dalam menyusun penganggaran tahun berikutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, SE., menekankan pentingnya konsistensi dalam mengawal media sosial serta menjaga hubungan erat dengan jurnalis lokal maupun nasional demi menghasilkan basis pengambilan keputusan yang akurat bagi pimpinan.
Saat ini, Pemkot Bandung tengah memproses integrasi platform pengolahan data besar (big data). Henryco mengakui, menyaring aspirasi publik di media sosial di tengah tingginya sentimen personal (like and dislike) menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Diskominfo yang bekerja 24 jam.
“Informasi yang masuk kami pilah secara selektif. Aspirasi dan masukan yang sifatnya membangun Kota Bandung kami kumpulkan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan bagi Pak Wali Kota dalam mengambil kebijakan,” jelas Henryco.
Henryco mencontohkan dinamika komunikasi publik yang dihadapi Pemkot Bandung saat mengeksekusi kebijakan penurunan kabel udara di puluhan ruas jalan. Meski menuai reaksi keras dan kritik digital yang masif dari berbagai pihak, Diskominfo Kota Bandung tetap konsisten mengelola komunikasi publik berbasis regulasi (Perda dan Perwal) serta mengompilasi dukungan masyarakat yang menginginkan tata kota yang lebih estetis.
Terkait integrasi layanan, Kota Bandung mengandalkan aplikasi Sadayana. Platform super apps yang telah lama dikembangkan ini mengintegrasikan seluruh layanan publik, mulai dari aspirasi masyarakat hingga sistem perizinan terpadu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang solid dan tepercaya.(Red)
