Medan,Kabarreformasi.com – Membangun kota yang tangguh tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan sistem yang kuat, kolaborasi antardaerah, serta kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Semangat tersebut mengemuka dalam Mayors Talk: Dialog Kota Tangguh, salah satu agenda utama Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) XVIII APEKSI di Kota Medan.
Membuka dialog, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa tema
“Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” lahir dari pengalaman Kota Medan menghadapi banjir besar yang melanda 19 dari 21 kecamatan dan berdampak pada sekitar 85 ribu warga.
Menurutnya, kota yang tangguh bukan hanya mampu merespons bencana, tetapi juga
memiliki sistem pencegahan yang kuat, ketahanan pangan dan fiskal, serta kemampuan
melakukan pemulihan secara cepat setelah bencana.
Memberikan sambutan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa laju urbanisasi yang terus meningkat
menghadirkan tantangan baru bagi kota-kota di Indonesia.
Dengan proyeksi sekitar 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan pada 2045, pemerintah kota
diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun kota yang sehat, aman, inklusif, dan
berorientasi pada pembangunan manusia.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kota mendukung Gerakan Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (GERNAS RANA) sebagai upaya
bersama melindungi kelompok rentan di ruang keluarga, sekolah, ruang publik, maupun ruang
digital.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, dalam
keynote speech bertajuk Penguatan Sistem Pangan dan Pengelolaan Sampah Perkotaan
sebagai Fondasi Kota Tangguh, menegaskan bahwa ketahanan pangan dan pengelolaan
sampah harus menjadi bagian dari sistem pembangunan kota.
Ia mendorong pemerintahkota membangun sistem pangan berbasis data yang akurat, memperkuat kerja sama
antardaerah, menjaga stabilitas harga pangan, mengurangi food waste, serta
mengembangkan pembiayaan kolaboratif guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Diskusi yang berlangsung dalam Mayors Talk kemudian berkembang pada berbagai isu
strategis yang dihadapi pemerintah kota. Para wali kota menyampaikan aspirasi mengenai
penguatan otonomi daerah, pengelolaan ASN yang lebih adaptif, keadilan fiskal melalui
evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta pentingnya sinkronisasi
kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil di daerah.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI kepada pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam
menegaskan bahwa tantangan pemerintah kota saat ini tidak lagi semata-mata bersifat
teknis, melainkan juga membutuhkan penguatan dialog dan political will agar berbagai
rekomendasi daerah dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih responsif.
Ia mengajak seluruh pemerintah kota mempertajam rekomendasi Rakernas sebagai bagian dari advokasi
bersama APEKSI.
Melalui Mayors Talk: Dialog Kota Tangguh, Rakernas XVIII APEKSI diharapkan tidak hanya
menjadi ruang berbagi pengalaman antarkota, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang
memperkuat kolaborasi pusat dan daerah serta mendukung terwujudnya kota-kota yang
semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.(Ir)
